Monthly Archives: August 2013

PLPG SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KUOTA 2013 RAYON 110 UPI

SAMBUTAN
Ketua Rayon 110 UPI
REKTOR UPI – BANDUNG

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, serta (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Berdasarkan Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor 075/P/2011, penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan Rayon 110 ditetapkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai LPTK Induk dan empat LPTK Mitra, yaitu: (1) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, (2) STKIP Siliwangi Bandung, (3) Universitas Langlangbuana, (4) Universitas Kuningan.
Memaknai dasar dan tujuan sertifikasi, maka dalam pelaksanaannya baik para guru peserta sertifikasi, panitia pelaksana maupun instansi yang terkait dengan aktivitas sertifikasi jangan memanfaatkan sertifikasi hanya untuk memperoleh tambahan tunjangan dan pendapatan semata, tetapi semua pihak harus memiliki komitmen dan menunjukkan akuntabilitas kinerjanya yang didasari nilai moral yang tinggi.
Untuk menjunjung prinsip akuntabilitas sertifikasi yang jujur, transparan, objektif, Rayon 110 Universitas Pendidikan Indonesia menyediakan Website yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan komunikasi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
Fasilitas Website ini diharapkan memperlancar proses komunikasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan sertifikasi. Dengan kualitas sertifikasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja guru dan peningkatan mutu pendidikan secara nasional.
Rektor/Ketua Rayon 110
Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

Informasi lebih lanjut dapat di lihat melalui :
http://sertifikasiguru-r10.org/page/pengumuman_plpg

atau hubungi Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

JADWAL TES CPNS HONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013

Jadwal Tes CPNS Honorer K2 2013~Salah satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh tenaga honorer khususnya tenaga honorer kategori 2 (K2) diseluruh Indonesia adalah jadwal seleksi CPNS honorer K2 2013. Berdasarkan surat edaran kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan RB) nomor SE/10/M.PAN-RB/08/2013 tanggal 21 Agustus 2013 mengenai Jadwal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II dan pelamar umum (dengan sistem lembar jawaban komputer dan sistem computer assisted test) serta spesifikasi materi tes kompetensi dasar CPNS pelamar umum untuk proses penggandaan disampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat di Kemenpan RB tanggal 29 Juli 2013 lalu menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dari honorer kategori II sebagai berikut :

No
Kegiatan
Penanggung Jawab
Waktu Pelaksanaan (2013)
1
Pengiriman daftar tenaga honorer K2 BKN Minggu ke-4 Agustus s.d Minggu ke-3 September
2
Penetapan tempat tes oleh instansi (honorer dan pelamar umum dipisah) Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota) September
3
Pencetakan nomor peserta tenaga honorer K2 Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota) sesuai dengan registrasi BKN Minggu ke-4 September s.d Minggu ke-3 Oktober
4
Pemberitahuan dan penyerahan nomor test tenaga honorer K2 Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota) Minggu ke-2 s.d Minggu ke-3 Oktober
5
Penyusunan soal tes TKD Panselnas (Kemenkes, Kemdikbud dan BKN) 27 Juli s.d 7 September
6
Penyusunan soal TKB Panselnas (Kemenkes, Kemdikbud dan BKN) 27 Juli s.d 7 September
7
Pelelangan dan penggandaan naskah soal TKD, TKB dan LJK Penselnas 16 Agustus s.d 24 Oktober
8
Distribusi soal TKD, TKB dan LJK ke K/L dan Provinsi Penselnas (Pokja Koordinasi Distribusi & Pengumpulan LJK TKD dan TKB) Minggu ke-3 September s.d minggu ke-4 Oktober
9
Distribusi soal TKD, TKB dan LJK ke K/L dari Provinsi ke Kab/Kota dan dari K/L ke instansi vertikal/UPT Provinsi dan K/L 21 Oktober s.d 2 Nopember
10
Pelaksanaan ujian TKD/TKB Instansi (K/L, Provinsi dan Kab/Kota) 3 November
11
Penyampaian kembali LJK hasil ujian TKD dan TKB oleh instansi kepada Panselnas di Jakarta Instansi (K/L, Provinsi dan Kab/Kota) kepada Panselnas (Pokja Koordinasi Distribusi dan pengumpulan LJK TKD dan TKB) 3 s.d 5 November
12
Pengolahan hasil TKD dan TKB Panselnas dibantu oleh konsorsium PTN dikoordinasi Pokja Pengolahan hasil TKD dan TKB 3 November s.d 4 Desember
13
Penyampian daftar nilai hasil TKD dan TKB tenaga honorer K2 di Jakarta Instansi (K/L, Provinsi dan Kab/Kota) Konsorsium PTN kepada Panselnas langsung kepada PPK Minggu ke-4 November s.d minggu ke-1 Desember
14
Pengumuman Kelulusan CPNS dari tenaga honorer K2 masing-masing instansi Panselnas (dalam website Menpan) Minggu ke-1 Desember
15
Pengumuman kelulusan CPNS dari tenaga honorer K2 masing-masing instansi Instansi (K/L, Provinsi dan Kab/Kota) Minggu ke-1 s.d minggu ke-2 Desember
16
Pemberkasan dan penetapan NIP Instansi (K/L, Provinsi dan Kab/Kota) Mulai minggu ke-3 Desember s.d selesai

Jadi kepada tenaga honorer K2 diharap, agar mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat mengikuti tes CPNS dengan baik dan memperoleh kelulusan sebagai CPNS.

INPASSING DAN PENYETARAAN STATUS GURU NON PNS

Sumber Artikel – http://www.rodajaman.net/2013/08/antara-program-inpassing-dan.html

Program inpassing sudah tidak ada lagi sejak 2011 lalu. Sebagai gantinya sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Kemendikbud mendapatkan amanah untuk menjalankan program penyetaraan guru swasta.

Namun, program penyetaraan status guru swasta menjadi seperti guru PNS yang dulu dikenal inpassing tidak sepenuhnya berjalan. Sebenarnya, Kemendikbud dituntut menjalankan program ini per 1 Januari 2013. Program penyetaraan status guru swasta ini sangat penting. Sebab melalui program ini, guru swasta bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi sama dengan gaji pokok guru PNS. Guru swasta yang belum lulus penyetaraan ini, tunjangan sertifikasinya dipukul rata Rp 1,5 juta per bulan.


Menurut P2TK Dikdas yang menangani program ini, bahwa yang dulu inpassing, sekarang berubah menjadi program penyetaraan. Dan aturannya dijalankan sejak 1 Januari 2013. Sayangnya program penyetaraan guru swasta ini tidak bisa dijalankan. Dia menyebut sejak 1 Januari lalu hingga sekarang, tidak ada sama sekali guru swasta yang mendaftar untuk ikut penyetaraan.


Vakumnya pelaksanaan penyetaraan status guru swasta sejak Januari 2013 ini sangat disayangkan. Padahal seharusnya pada April lalu dijalankan evaluasi berkas yang masuk, sehingga bisa diputuskan status penyetaraan guru swasta. Jika jadwal ini berjalan normal, pada 2014 nanti guru yang sudah mengikuti penyetaraan dan bersertifikat akan mendapatkan tunjangan profesi seperti guru PNS. Yakni sekitar Rp 2 juta lebih per bulan.


Alasan vakumnya program penyetaraan status guru swasta ini bukan karena kesalahan kemdikbud, namun dikarenakan landasan hukum pelaksanaan penyetaraan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB). Permen PAN-RB itu sendiri sedang diamandemen, jadi menunggu selesai proses amandemen.


Beliau menjelaskan bahwa pada periode 2013 ini masih ada satu kali lagi jadwal pengesahan usulan penyetaraan status guru swasta. Dari jadwal yang sudah ditetapkan Kemendikbud, jadwal pengesahan gelombang dua dilaksanakan pada Oktober nanti. Sampai sekarang belum ada jaminan kapan program penyetaraan guru swasta ini dibuka.


Kemendikbud sudah melakukan penyetaraan guru swasta melalui program inpassing saat itu mencapai 60 ribu orang. Pada saat program inpassing ini dihentikan, Kemendikbud memiliki tanggungan usulan penyetaraan untuk 50 orang guru swasta. Dia berharap sebelum sistem baru penyetaraan dijalankan, tanggungan itu sudah berhasil dituntaskan.


Penilaian program penyetaraan murni didasarkan pada angka kredit. Diantara pertimbangan angka kredit adalah ijazah sarjana dan lama mengajar. Setiap guru swasta akan memulai status kesetaraannya pada golongan III/a. Kemendikbud menegaskan bahwa program kesetaraan ini hanya berkaitan dengan pencairan tunjangan profesi, bukan urusan tunjangan pensiun.

Semoga di tahun mendatang, guru yang lulus inpassing, benar-benar mendapatkan tunjangan profesi setara dengan guru PNS. Seperti yang dinyatakan oleh PB PGRI bahwa Kemendikbud harus menyampaikan informasi yang tepat kelanjutan nasib program penyetaraan guru swasta. Jika berjalan baik, program penyetaraan guru swasta ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Untuk urusan profesi, tidak boleh dibedakan antara guru swasta maupun PNS.